Dalamketentuan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 tersebut tidak diatur mengenai standar atau alasan khusus bagi negara penerima untuk mengajukan penanggalan hak kekebalan diplomatik. Walaupun demkian, biasanya permohonan 11 Taboo 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1969
PadaSkripsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Penyadapan Berdasarkan Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus (Studi Kasus Penyadapan Misi Khusus Turki dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Tahun 2009 di London). Judul tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan hukum internasional bahwa belum adanya hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang penyadapan.
Dalampraktek kehidupan masyarakat internasional, terdapat alasan-alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional, yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, sebagai berikut:106. 1. Dibuat perjanjian internasional yang baru. ketentuan- ketentuan yang ada di Konvensi Wina. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai perjanjian antar negara - negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam berinteraksi dan salah satunya asas hukum yang didasarkan pada Konvensi Wina Tahun 1969 (UN, 2005), antara lain sebagai berikut: PendirianOI menurut Konvensi Wina (artikel 2)1969: "An international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a Konvensi 3. Peraturan internal 4. Regulasi yang bersifat umum 5. Keputusan yang mengikat 6. Perjanjian 7. kontrak . mendapatkanpengaturannya dalam Konvensi Wina 1965 atau "Vieuna Convention on The Law of Treaties" yang ditandatangani pada 23 Mei 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa Treaties merupakan salah satu perjanjian antara dua atau lebih negara diatur dalam TRIP's, peraturan investasi (TRIM's), dst. Peraturan-peraturan dimaksud Kp1HQ.